Senin, 17 Maret 2014

CAIRKAN DANA BINTEK

TERNYATA, BINTEK DPRD JUGA ADA JOKINYA.

JAMBI – Joki rupanya tidak hanya ada pada proses penerimaan CPNS dan seleksi perguruan tinggi. Isu joki juga ada dalam kegiatan perjalanan dinas dewan.

Kabar ini merebak saat DPRD Kota Jambi menggelar Bimbingan Teksnis (Bintek) di Bandung, serta studi banding ke Solo belum lama ini. Informasi yang diperoleh, isu joki tersebut bahkan dilakukan oleh unsur pimpinan dewan, dimana joki tersebut merupakan staf di DPRD Kota Jambi sendiri.

Sumber di kalangan DPRD Kota Jambi menyebutkan, ketika dilaksanakan Bintek di Bandung dari tanggal 5 hingga 7 Maret, ada anggota dewan yang namanya tercantum namun dia tidak ada. “Yang ada orang dekatnya yang merupakan kerabatnya, padahal kalau Bintek nggak ada urusan sama staf,” ungkap sumber tersebut.

Sementara itu sumber lain menyebut, ada juga dewan yang tidak ikut ketika dilaksanakan studi banding ke Solo yang digelar dari tanggal 10 sampai 12 Maret. Menurut sumber, sang joki yang mewakili unsur pimpinan dewan itu duduk persis di kursi seharusnya anggota dewan tersebut duduk.

“Iya, dianya (anggota dewan, red) tidak ada disitu. Yang duduk stafnya,” ungkap sumber.

Sementara itu Rani, Kepala Bagian Humas Setwan DPRD Kota Jambi, ketika dikonfirmasi langsung membantah isu miring itu. Dikatakannya, ketika studi banding di Solo semua anggota dewan ikut. “Sepertinya berangkat semuanya, saat di Solo,” ujar Rani.

MAFIA PERIZINAN

SEKELOMPOK MASSA SWIPING KANTOR DPRD KOTA JAMBI
 
JAMBI - Sekelompok massa senin pagi mendatangi kantor DPRD Kota Jambi, kedatangan mereka untuk menggelar aksi demo terkait penyelesaian masalah perizinan di Kota Jambi.

Kesal tidak ditemui anggota wakil rakyat, pendemo menyisir semua ruangan fraksi dan komisi, untuk mencari anggota DPRD Kota Jambi. Bahkan ruang kerja Ketua DPRD Kota Jambi juga sempat didatangi pendemo. Namun tidak satupun anggota dewan yang mereka temui.

"Kami ingin mencari Ketua DPRD Zainal Abidin," kata Jamhuri, koordinator pendemo.

Dalam aksinya, pendemo menyebut sejumlah anggota dewan terlibat dalam mafia perizinan di Kota Jambi. Bahkan ada dugaan anggota dewan yang justru melindungi pengusaha yang tidak memiliki izin meski usaha sudah berjalan. Dugaan tersebut diperkuat dengan gagalnya pembentukan panitia khusus (pansus) perizinan bermasalah di DPRD Kota Jambi.

Setelah puas menggelar aksi di kantor DPRD Kota Jambi, para pendemo akhirnya melanjutkan demo ke kantor Walikota Jambi.